KEJATISU CIUT ATAU BERNYALI SERET GUBSU ?, PLt. KADIS PMD FAISAL : BERKAS 100 % AMAN TANPA TEMUAN, REALISASI DANA DESA KISARAN 20 %, BOBBY NASUTION DAPAT BAGIAN DISITU
Lidikperistiwahukum, MEDAN – Nyali institusi penegak hukum KEJATISU kini diuji ciut atau bernyali karena dihadapkan dengan adanya tantangan untuk mengungkap indikasi prektek korupsi dana desa di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan Plt. Kadis PMD Padang Lawas Faisal Amri Siregar yang menyeret GUBSU Bobby Nasutioan. Indikasi pungli Dana Desa tahun 2023 dan 2024 yang dilakukan Plt. Kadis PMD Palas Faisal sehingga menyeret nama besar GUBSU Bobby Nasution bukanlah hal kecil karena orang nomor satu di Provinsi Sumatera Utara itu dipastikan tidak akan tinggal diam. Berkas yang dilimpahkan KEJATISU ke KEJARI Padang Lawas dinilai bentuk keseriusan Institusi penegak hukum yang di pimpin Muhibuddin, SH, MH untuk mengungkap kasus pugli dan penyimpangan dana desa pada tahun 2023 dan 2024 yang lalu.
Indikasi praktek Korupsi Plt. PMD Palas Faisal Amri Siregar terus bergulir dan sebut Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dapat bagian pada bulan November tahun 2024. Issu yang terus makin viral dimasyarakat dan dunia maya menjadi sorotan serius Masyarakat, APH termasuk sudah terdengar pihak institusi hukum KPK (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Berkas yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Padang Lawas berdasarkan surat tanggapan KEJATISU Nomor B-9308/L.2.3./dek.1/08/2026 dan diketahui berkas dari KEJATISU telah dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Padang Lawas untuk diproses sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
PLt. Kadis PMD Palas Faisal Amri Siregar saat ditemui beberapa awak media dan praktisi Jurnalis dari organisasi PERTADAPAS (Perstuan Wartawan Daerah Kabupaten Padang Lawas) Rabu (26/08) lalu di lingkungan kantor BNPB Palas membenarkan bahwa dirinya telah dilaporkan sejumlah mahasiswa ke KEJATISU terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2023 dan 2024, saya tidak takut ada temuan karena berkas sudah saya amankan 100 % tidak akan ada temuan sesuai dengan Undang-Undang dan soal realisasi Kepala Desa yang tau dan karena kita tau SDM (Sumber Daya Manusia) Kepala Desa, realisasi hanya di kisaran 20 %, ungkapnya.
Disayangkan, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Hasbi Kurniawan, SH, MH, yang terus menyuarakan penegakan hukum berkeadilan dan tidak tebang pilih serta meyampaikan ke publik dapat berkomunikasi dengan pihaknya melalui Kasi Intel Bas jika diperlukan. Sampai saat ini Kamis (24/09) belum mendapat respon positif dari Kasi Intelijen T. Bastanta Tarigan, SH saat dikonfirmasi langsung maupun melalui whatsapp. Sampai berita terkait Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terseret Plt. PMD Faisal Amri Siregar dalam indikasi korupsi dana desa di Kabupaten Padang Lawas belum memberikan jawaban.
Sedangkan Ketua PERTADAPAS (Persatuan Wartawan Daerah Kabupaten Padang Lawas) Riswan Efendi Nasution, Kamis (24/09) di Sekretariatnya mengatakan, Kasus indikasi korupsi Plt. Kadis PMD Faisal yang menyeret GUBSU Bobby Nasution saat ini terus kita pantau dan kita akan mendukung kinerja APH KEJATISU agar kasus Dana Desa ini terungkap dan terang benderang dan jika terbukti secara hukum, kita harapkan APH tidak segan-segan memperoses GUBSU Bobby Nasution jika benar-benar terlibat korupsi, tegasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.